Pesawaran– Pemerintah Kabupaten Pesawaran meminta penyebarluasan informasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor hingga ke tingkat desa se- Kabupaten Pesawaran.
Demikian disampaikan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dalam acara penyerahan SPPT PBB Tahun 2025 dan Sosialisasi Pemutihan Pajak Daerah di Balai Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Senin (28/4).
“Kepada seluruh aparatur desa diminta aktif menyosialisasikan program pemutihan pajak ini kepada masyarakat, jadi tidak hanya melalui media sosial tetapi juga langsung menyentuh masyarakat di desa masing masing,” kata Dendi.
Dia menjelaskan program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur, Rahmat Mirzani Djausal dan program ini akan berlangsung selama tiga bulan, mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025.
“Melalui program ini diharapkan wajib pajak atau masyarakat dapat melunasi kewajiban pajak kendaraan mereka tanpa beban tambahan denda hanya membayar pajak satu tahun berjalan,” ujarnya.
Kepala UPTD Samsat Pesawaran Badarudin mengatakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut untuk membayar pajak dengan potongan tidak diantaranya bebas pajak progresif, bebas bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), bebas pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor serta bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).
“Kabupaten Pesawaran dari total 145.828 unit kendaraan bermotor. 59.105 unit tercatat mati lebih dari lima tahun dan 34.871 unit menunggak pajak selama lima tahun.
Sementara potensi kendaraan yang masih dapat membayarkan pajak mencapai 86.722 unit.Karena itu, program pemutihan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah,”ujarnya.
Sementara itu Kepala Bapenda Pesawaran, Evans Saggita mengatakan program pemutihan pajak memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten dengan perangkat desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
Selain sosialisasi pemutihan, dalam kesempatan ini juga turut dilakukan penyerahan SPPT PBB 2025 serta informasi penghapusan piutang PBB di tiga kecamatan, yakni Gedong Tataan, Padang Cermin, dan Punduh Pedada.
“Kami berharap dukungan dari seluruh perangkat desa untuk membantu menyampaikan informasi ini langsung kepada masyarakat, sehingga program ini dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.***